Perspektif Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Perspektif Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Perspektif perencanaan pembangunan di Indonesia Perencanaan dan pembangunan di Indonesia saat ini identik dengan makna yang multi-interpretable atau memiliki banyak artian antara lain development, modernisasi, pemberdayaan, industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, westernisasi dan europanisasi. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tindakan dan kegiatan yang rasional berdasarkan informasi, penilaian dan perhitungan-perhitungan bagi sumber yang tersedia dan membutuhkan dana kewenangan, sehingga terwujudnya perubahan-perubahan yang mendukung berbagai aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri.
Perencanaan yang di dalam operasionalnya dikelompokan menjadi 4 yaitu:

1) Perencanaan fisik (Physical planning), 

yaitu yang berhubungan dengan sifat-sifat serta pengaturan gedung-gedung, alat-alat, sarana (material) dan fasilitas yang lazimnya disebut perencanaan fisik

2) Perencanaan fungsional (Fungsional planning), 

yaitu yang berhubungan dengan fungsi tertentu dan atau fungsi-fungsi yang terbatas jumnlahnya, contoh : Perencanaan Pegawai

3) Perencanaan secara luas (Comprehensive planning), 

yaitu yang berhubungan dengan perencanaan yang menyeluruh dalam arti intern dan ekstern dari berbagai kegiatan organisasi, perencanaan ini mengintegrasikan dari beberapa kegiatan organisasi, contohnya : Perencanaan Pemulihan Wilayah Aceh Pasca Tsunami

4) Perencanaan yang dikombinasikan (General combination planning), 

yaitu perencanaan yang meliputi berbagai aspek kegiatan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang ada pada unit kerja dalam sesuatu organisasi yang mempunyai tujuan sama, dan demikian juga halnya dengan antar instansi/organisasi. Contoh : Perencanaan Bidang Pendidikan.

Pembangunan itu sendiri sering dikaitkan dan dititik beratkan (fokuskan) dengan pembangunan ekonomi, karena ekonomi yang sangat mempengaruhi pembangunan di indonesia. Pada pelaksanaanya pembangunan yang menitikberatkan bidang ekonomi belum berhasil memajukan perkembangan masyarakat mencapai kesejahteraan. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh banyak variabel. Misalnya variabel ‘endogen’ yaitu  nilai kurs mata uang, kondisi politik, keamanan, industri, dan sebagainya. Dan variable ‘eksogen’ yaitu kestabilan politik, kestabilan nilai tukar mata uang, industri-industri produksinya stabil, import dan eksport berjalan dengan lancar, keamanan terkendali dan sebagainya. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kemauan dan kestabilan politik serta kemauan untuk berkorban.

 Menurut Perspektif teoritis pembangunan yang pernah saya baca yaitu Teori moderninsasi memiliki asumsi dasar yang menjadi pangkal hipotesisnya dalam menawarkan rekayasa pembangunan. Pertama, kemiskinan dipandang oleh modernisasi sebagai masalah internal dalam sebuah negara (Arief Budiman, 2000:18). Kemiskinan dan problem pembangunan yang ada lebih merupakan akibat dari keterbelakangan dan kebodohan internal yang berada dalam sebuah negara, bukan merupakan problem yang dibawa oleh faktor dari luar negara. Jika ada seseorang warga yang miskin sehingga ia tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya, maka penyebab utama dari fakta tersebut adalah orang itu sendiri dan negara dimana orang tersebut berada, bukan disebabkan orang atau negara lain. Artinya, yang paling pantas dan layak melakukan penyelesaian masalah atas kasus tersebut adalah orang dan negara dimana orang itu berada, bukan negara lain. Kedua, dari segala problem adalah kemiskinan, pembangunan berarti perang terhadap kemiskinan. Jika pembangunan ingin berhasil, maka yang pertama harus dilakukan adalah menghilangkan kemiskinan dari sebuah negara. Cara paling tepat menurut modernisasi untuk menghilangkan kemiskinan adalah dengan ketersediaan modal untuk melakukan investasi di sebuah negara, maka secara otomatis, pembangunan telah berhasil, (Mansour fakih, 2002:44-47). Teori modernisasi adalah teori pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan dapat dicapai melalui mengikuti proses pengembangan yang digunakan oleh negara-negara berkembang saat ini.

 Sedangkan teori dependensi atau ketergantungan berpendapat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi bukan disebabkan oleh faktor internal negara tersebut, namun lebih banyak ditentukan oleh faktor eksternal dari luar negara itu. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan dinegara tersebut maka pembangunan tidak berjalan dan berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, namun semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan. Teori ketergantungan ini merupakan analisis tandingan terhadap teori modernisasi. Teori ketergantungan memiliki saran yang radikal karena teori ini berada dalam paradigma neo-marxis, teori ini menitikberatkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan dunia ketiga sehingga dapat dikatakan bahwa teori ketergantungan mewakili ‘suara negara-negara pinggiran’ untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju.

Penerapan modernisasi tampak kurang cocok di Indonesia , karena pemahaman akan konsep modernisasi ini tidak seperti yang dimaksudkan oleh konsep itu sendiri. Karena itu pula landasan berpikir dan penggunaan teori dalam konsep pembangunan masyarakat dengan modernisasi tampaknya kurang mendasar. Masyarakat indonesia memiliki banyak keanekaragaman etnik, ras, kelompok, budaya, agama dan tradisis-tradisi dengan bentuk dan tingkat kehidupan yang berbeda dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong proses perubahan dalam masyarakat itu sendiri maupun luar masyarakatnya. Namun seringkali yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ialah masyarakat tidak mengetahui kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah, itu bisa terjadi karena dalam mengkomunikasikan kebijakan pembangunan pemerintah tidak mengkomunikasikan secara menyeluruh dan kurang mendampingi masyarakat tersebut untuk mengikuti kebijakan tersebut. Namun ada juga masyarakat yang memang sulit untuk dirubah pola kebiasaan budaya dan tradisi yang ada di lingkungannya. Kurangnya komunikasi yang terjadi antara pemerintahan dan rakyat/masyarakat menyebabkan model atau bentuk pembangunan yang diterapkan lebih memperlihatkan suatu model ‘top-down planning’ atau model perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahanya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan, sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Sedangkan menurut satu kondisi model ‘top-down planning’ tersebut dianggap baik, namun dari sisi yang lain justru malah memberikan dampak yang kurang diharapkan, yang terjadi di Indonesia sejauh ini ternyata sisi kedua inilah yang dirasakan lebih memperlihatkan substansinya atau keadaanya dalam masyarakat indonesia saat ini.

Pembangunan sebenarnya memiliki dua inti pokok, pertama masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi, dan kedua masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangun,(Budiman, 1995) yang dimaksud manusia pembangun yakni manusia yang kreatif yang mampu membangun dan mengembangkan kreatifitasnya, karena bagaimanapun juga pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia, agar manusia bisa kreatif manusia harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut. Pembangunan harus menciptakan kondisi-kondisi manusia bisa mengembangkan kreatifitasnya.

Penerapan teori ketergantungan setidaknya memang terjadi di indonesia, kita lihat saja bahwa indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi, seharusnya indonesia dapat mencukupi kebutuhan minyak dalam negerinya sendiri, akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu, indonesia justru masih harus mengimport minyak dari luar negri untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Padahal di negeri kita indonesia ini masih banyak sumber-sumber minyak bumi yang belum dijamah oleh pemerintahan. Dalam teori ketergantungan inin terlihat jelas bahwa indonesia masih tergantung dengan negara lain, karena indonesia belum bisa mengolah minyak bumi tersebut, indonesia belum bisa mengelola minyak bumi yang dimilikinya, indonesia juga merupakan negara yang didominasi oleh negara pemilik modal. Dengan ketidaktahuan indonesia dalam mengelola dan mengolah minyak bumi tersebut maka negara-negara pemilik modal lalu memanfaatkan hal tersebut dengan modal yang dimilikinya mereka mencoba menancapkan kukunya pada industri perminyakan Indonesia. Indonesia mengenai minyak bumi ini sebagai penyedia bahan mentah terus didominasi oleh negara pemilik modal yang menanamkan investasinya dan teknologinya. Tentu saja yang menikmati keuntungannya ialah negara-negara penanam modal, namun indonesia tetap harus membeli minyak seharga sama dipasar dunia.